HIV dan Hak Asasi Manusia

Melindungi, mempromosikan, menghormati dan memenuhi hak asasi manusia adalah bagian penting dari respon HIV yang efektif. Apa itu hak asasi manusia atau HAM? Apa yang menghubungkan HAM dan HIV? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hak asasi manusia?

HAM adalah hak yang kita miliki karena kita adalah manusia. Hak-hak universal ini berlaku bagi kita semua, terlepas dari kebangsaan, jenis kelamin, seksualitas, usia, asal etnis, agama, kesehatan, atau status lainnya. Mulai dari yang paling mendasar – hak untuk hidup – hingga yang membuat hidup layak untuk dijalani, seperti hak atas pangan, pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan.

Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia. Setiap orang berhak untuk mengakses layanan kesehatan, termasuk layanan HIV. Orang juga berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak atas martabat. Banyak negara telah berkomitmen untuk menegakkan hak asasi manusia dengan menandatangani hukum dan perjanjian internasional.

Apa yang menghubungkan HAM dan HIV?

HIV dan hak asasi manusia itu terkait erat. Orang-orang yang menghadapi pelanggaran hak asasi manusia seringkali adalah yang paling terpinggirkan dalam masyarakat. Marginalisasi ini membuat mereka lebih rentan terhadap HIV dibandingkan orang lain. Namun kelompok yang terpinggirkan seringkali menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan pencegahan, tes dan pengobatan HIV karena hak asasi mereka tidak dihormati.

Pelanggaran hak terkait HIV dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kriminalisasi HIV yang mengacu pada undang-undang yang mengkriminalisasi orang dengan HIV. Ini bisa melalui undang-undang khusus HIV atau undang-undang pidana umum yang menuntut penularan HIV yang tidak disengaja atau tidak mengungkapkan status HIV positif mereka.

Bukti menunjukkan bahwa kriminalisasi HIV membuat banyak orang enggan melakukan tes HIV, sehingga justru meningkatkan jumlah penularan HIV. Undang-undang yang membuat orang dengan HIV mengungkapkan status mereka sebenarnya memperkecil kemungkinan orang akan memberi tahu orang lain bahwa mereka terinfeksi HIV.

Banyak negara memiliki undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif, seperti kriminalisasi pekerja seks, penggunaan narkoba, serta orientasi seksual dan identitas gender. Undang-undang ini mendorong kelompok-kelompok yang terpinggirkan menjauh dari layanan tes HIV dan kesehatan seksual, yang melanggar hak mereka atas kesehatan dan perawatan kesehatan. Undang-undang ini juga dapat membatasi kemampuan orang-orang yang terpinggirkan untuk menuntut hak-hak lain, seperti hak atas pekerjaan.

Undang-undang diskriminatif mendorong lahirnya stigma dan diskriminasi terhadap komunitas yang terpinggirkan. Hal ini dapat mengakibatkan penolakan terhadap pengobatan, dan mempersulit organisasi yang menawarkan layanan kesehatan seksual dan HIV untuk bekerja dengan komunitas yang terpinggirkan, meskipun komunitas tersebut sangat membutuhkan dukungan ini.

Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan HAM bagi ODHIV?

Penting untuk mendukung orang dengan HIV dan komunitas terpinggirkan lainnya untuk memahami hak-hak mereka. Dialog, pelatihan atau sesi pendidikan dapat menjadi cara yang berguna untuk menjelaskan apa itu HAM dan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa hal-hal yang mereka alami mungkin melanggar hak mereka – dan apa yang dapat dilakukan untuk menentangnya.

Kemudian, mencatat kasus-kasus pelanggaran HAM sangat berguna. Data ini dapat digunakan untuk merujuk masyarakat yang mengalami pelanggaran ke layanan kesehatan, hukum dan layanan publik lainnya. Itu juga dapat diubah menjadi bukti untuk ditunjukkan kepada mereka yang berwenang, untuk mengadvokasi perubahan undang-undang, kebijakan, dan program.

Memberikan dukungan hukum kepada orang-orang yang haknya telah dilanggar tidak hanya membantu mereka untuk mencari keadilan, tetapi juga dapat membantu untuk perubahan terhadap hukum dan praktik diskriminatif. Perlu juga adanya upaya meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk berkomitmen menegakkan hak-hak ODHIV.